Jakarta – Beberapa waktu yang lalu tepatnya Selasa 3 Oktober 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas tentang Mitigasi Dampak Fenomena El Nino di istana Merdeka, Jakarta.
Dalam arahannya Presiden Jokowi Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan pemetaan secara komprehensif persoalan yang terkait fenomena El Nino di tanah air, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Keterangan Pers dilakukan usai rapat mitigasi dampak fenomena El Nino.
Siti Nurbaya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan dalam keterangan persnya bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi, mitigasi dampak fenomena El Nino agar dapat diantisipasi dan dilaporkan oleh para menteri dan kepala lembaga.
“Air bersih yang dirasakan mungkin kurang dibeberapa tempat, air untuk keperluan pertanian juga dianggap kurang, harus hati-hati terhadap kondisi gagal panen,” kata Siti Nurbaya.
Presiden Jokowi meminta kepada lembaga terkait agar stok beras nasional harus tetap ada dan mengantisipasi persolan kebakaran hutan dan lahan serta mengatasi berbagai komplain atau aduan masyarakat agar dapat disikapi.
Terdapat 3 poin arahan Presiden Jokowi terkait dampak fenomena El Nino, diantaranya adalah pemetaan persoalan secara komprehensif, fokus untuk strategi persediaan air dan daerah sentra produksi pangan agar selalu dilakukan pengecekan.
Sebelumnya dalam rapat di Istana Merdeka BMKG diminta untuk menyampaikan ramalan cuaca dan proyeksi-proyeksi ke depan sementara menteri PU melaporkan dari 114 danau, 323 situ dan embung masih efektif 60-80%.
BNPB dan BRIN melaporkan untuk data per 2 Oktober 2023 dengan peluang 80% Hot Spot menjadi Fire Spot terdapat 6559 titik.
Tahun 2015 angka mencapai 71.000 titik dengan 80% fire spot dan di tahun 2019 terdapat 29.300 titik kemudian dibandingkan dengan tahun 2022 dengan tingkat peluang menjadi fire spot 80% lebih.
Tahun 2022 terdapat hot spot sebanyak 1.228 titik dan tahun 2023 terdapat 6.559 titik dan akan terus bertambah. Areal yang terbakar sudah tercatat 267000 hektar dan diperkirakan akan terus bertambah.
Pemerintah sejak September bekerja keras di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dan terus memonitor keadaan di Provinsi Riau, Jambi, dan provinsi lainnya.
Presiden Jokowi menginstruksikan kepada jajarannya agar segera melakukan penanganan sebab untuk Kalimantan Tengah masih cukup rawan.
Pemerintah menyampaikan, untuk Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan kondisi sudah mulai membaik walaupun masih mengambil langkah-langkah pemadaman sementara melihat dari peluang angin yang menyebrang ke daerah tersebut, Sumatera Selatan dan Jambi menjadi prioritas.
Kemudian terkait kebakaran yang terjadi kepolisian sudah mengambil langkah hukum dan menetapkan tersangka, dari KLHK sendiri sudah ada 144 perusahaan yang mendapatkan peringatan dan sudah 23 perusahaan yang disegel oleh pemerintah. Area yang terbakar tersebut berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan dengan penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari Singapura dan Malaysia.
Ibnu Khotomi
