Palembang, Kabarindonesia.co
Koalisi Penyelamat Demokrasi Sumsel akan melakukan aksi demo pada Jumat, 8 Maret 2024 di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Tuntutan dalam aksi demo ini diantaranya tolak kenaikan harga sembako, lawan pemilu curang, segerakan hak angket DPR RI/MPR RI.
Hal tersebut diungkapkan Kordinator Aksi Ali Pudi, Ketua Forum Umat Islam, Umar Said, Forum Perjuangan Perubahan, Ustad Idasril Tanjung, saat Konferensi Pers di Hotel Amaris pada Rabu (6/3/2024).
Asli Pudi mengatakan, pada hari ini pihaknya berkumpul untuk menyampaikan pada tanggal 8 Maret nanti akan melakukan aksi yang akan dilaksanakan bundaran di Masjid Agung tetapi dikarenakan tidak diperkenankan, maka dialihkan di Gedung DPRD Provinsi Sumsel.
“Degan harapan kami akan melakukan aksi tersebut untuk menyampaikan petisi-petisi di mana kondisi itu akan kami sampaikan kepada fraksi-fraksi seperti Partai Nasdem, Partai PKS, PKB, PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Perindo, dan PPP. Harapan kami pihak fraksi di Sumsel ini mampu menyampaikan petisi kami ke DPR, itu yang akan kami lakukan pada hari Jumat nanti 8 Maret 2024,” ujarnya.
Sementara itu, Ustad Umar Said mengatakan jadi gerakan yang akan dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah murni tuntutan tentang tegaknya demokrasi. Bukan persoalan siapa kalah dan siapa menang.
“Tapi kami merasa bahwa pemilu 2024 ini adalah sebuah pemilu yang paling brutal di mana aturan benar-benar sudah dihancurleburkan. Maka kami forum peduli demokrasi ini sangat ingin agar demokrasi itu ditegakkan karena ada wakil-wakil kami yang ada di DPR. Maka sudah barang tentu kami menuntut agar supaya DPR itu melakukan tanggung jawabnya, bentuk kewajibannya untuk melakukan hak angket terhadap pelanggaran demokrasi yang nyata,” bebernya.
Lebih lanjut dia menuturkan, dengan support dari seluruh lapisan masyarakat dari bawah ini, maka akan memperkuat dari anggota DPR untuk benar melaksanakan hak angket. Karena memang mendapat dukungan dari arus bawah sampai ke Sumsel.
“Harapan kami ini terjadi seluruh provinsi hak angket ini agar benar-benar dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan evaluasi tentang pelaksanaan pemilu yang baru dilaksanakan oleh negara ini. Sehingga tidak terulang kembali pada pemilu yang akan datang, di mana demokrasi tidak dilaksanakan secara luber dan jurdil. Inilah sesungguhnya menjadi keinginan kami agar supaya menjadi pelajaran, agar menegakkan demokrasi ini. Rakyat yang punya kedaulata, sementara DPR adalah mandat dari rakyat yang memilih mereka. Jangan ragu agar supaya mereka punya keberanian untuk melakukan hak angket,” tuturnya.
Ditempat uang sama, Ustad Idasril Tanjung mengungkapkan, awalnya mereka ingin melakukan aksi damai di bundaran Masjid Agung. Tapi tidak dibolehkan aparat.
” Kalau dibolehkan ya itu siapa yang lebih dulu diprioritaskan. Kenapa di hari yang sama ada yang melakukan gerakan lain juga. Akhirnya kami mengambil inisiatif agar tidak terjadi benturan, maka kita mengalah kita pindah ke Gedung DPRD Sumsel,” katanya.
“Gerakan ini tentu adalah semboyan NKRI harga mati demokrasi mesti ditegakkan. Pemilu mesti luber dan jurdil, inilah motivasi kita semua dan DPR tentu akan lebih baik. Kita akan menyaksikan langsung tuntutan kita, dari DPRD provinsi langsung disampaikan ke DPR RI. Karena untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu yang menurut kita semuanya para penegak demokrasi,” pungkasnya.
Rizky Pratama Saputra
