Bengkulu, Kabarindonesia.co
Pasca adanya laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, tensi politik pada Pilkada Gubernur Bengkulu 2024 makin memanas, terkait dugaan netralitas Kepala Desa (Kades) yang dinilai mendukung Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Mian saat menghadiri acara sosialisasi program pasangan tersebut.
Terlebih lagi, Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur Bengkulu Meriani (Romer) turut melaporkan para Kades yang hadir dalam acara Helmi-Mian ke Inspektorat 5 Kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Menyikapi hal tersebut, Tim Hukum Paslon Helmi-Mian yakni Agustam Rahman menegaskan bahwa, acara yang digelar Tim Helmi-Mian pada 15 September 2024 itu tidak dihadiri Paslon Helmi-Mian. Terlebih lagi, belum ada paslon yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu. Sehingga, dengan belum adanya penetapan, Helmi-Mian belum menjadi calon.
“Kami tentu merasa kasihan dengan para Kepala Desa. mereka jauh datang dari desa untuk menyampaikan keluhan dan aspirasinya supaya didengar. Untuk diketahui, kondisi desa mereka selama dua periode pemerintahan Rohidin betul-betul tidak diperhatikan. jalan rusak, fasilitas Kantor Desa tidak layak, fasilitas kesehatan sangat minim. Harusnya Pak Rohidin dan Timnya malu karena tidak menetapi janjinya untuk membangun desa,” jelas Agustam Rahman.
Agustam Rahman melanjutkan “Harusnya Pak Rohidin meminta maaf atas janji-janji kampanyenya yang belum terealisasi. Ketika Kepala Desa itu menyampaikan aspirasinya demi untuk mensejahterakan warganya, malah akan dipenjarakan oleh Tim Pak Rohidin. Kami imbau para kepala desa untuk solid, jangan takut jangan gentar.” ungkap Agustam Rahman.
Agustam Rahman menyebutkan, laporan yang disampaikan baik ke Bawaslu maupun Inspektorat merupakan ujian bagi para Kepala Desa yang telah tulus mendarmabaktikan hidupnya demi warganya. Dan Agustam Rahman menegaskan bahwa pihaknya siap membela para Kades jika diminta.
“Tuhan tidak tidur, Tuhan Maha Adil, Demi membela kebenaran dan kehormatan para kepala desa itu, kami siap mendampingi dan membela para kepala desa itu jika diminta.” demikian Agustam Rahman.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Bengkulu, Gusmadi angkat bicara terkait ratusan Kepala Desa (Kades) di Bengkulu dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu atas dugaan pelanggaran netralitas Kades. la membantah segala apa yang dituduhkan kepada Kades yang hadiri acara Helmi-Mian.
“Kita hadir pada acara bukan dalam rangka kampanye, tapi masih kegiatan sosialisasi. Karena kita tahu bahwa paslon Gubernur dan Wakil Gubernur belum ada yang ditetapkan. Sehingga, kita tahu bahwa belum ada ranahnya larangan untuk hadir. Apalagi acara ini tajuknya konsolidasi rakyat,” ujar Gusmadi, Kamis (19/9/2024).
la pun menegaskan bahwa, kehadiran mereka tersebut tidak ada bentuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Helmi – Mian ataupun ikut mendeklarasikan. Terlebih lagi nama APDESI turut diseret- seret.
“Memang betul saya Ketua APDESI Provinsi Bengkulu, tapi dalam kehadiran kita di acara tersebut tidak ada satu pun atribut APDESI yang kita pakai maupun menyebut nama APDESI, walaupun Ketua APDESI itu melekat,” jelas Gusmadi.
Gusmadi membeberkan, kehadiran mereka di acara konsolidasi rakyat yang difasilitasi oleh Ketua Tim Hukum Kemenangan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Helmi – Mian berlokasi di Talang Kering Kota Bengkulu pada 15 September 2024, bukan karena niat untuk mendukung ataupun tidak mendukung, akan tetapi ingin mendengarkan langsung program dari calon pasangan Helmi – Mian.
“Karena, ketika kita melihat di tiktok, sebaran berita dan isu yang berkembang bahwa Pak Helmi – Mian ini ada program yang langsung bersentuhan ke desa-desa. Salah satunya adanya APBD Provinsi untuk desa, adanya satu ambulance satu desa plus sopir yang digaji pakai APBD Provinsi, anak yatim piatu akan ada perhatian khusus dari pasangan Helmi Mian ini ketika jadi Gubernur Bengkulu. Dan ini yang menarik kita untuk datang dan meminta penjelasan.” demikian Gusmadi.
(N. Sastro)
