Jambi, kabarindonesia.co
Hari Bumi bukan sekadar peringatan simbolik, ia adalah panggilan untuk bertindak. Di tengah krisis iklim yang semakin nyata, Sumatera berdiri di persimpangan: Transisi energi atau perlahan punah di bawah bayang-bayang ketamakan.
Pulau Sumatera, yang dulu dikenal sebagai rumah bagi hutan tropis lebat dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, kini terancam oleh ekspansi energi kotor. Salah satu ancaman terbesar adalah sumber energi listrik di Sumatera didominasi oleh PLTU batubara, yang tidak hanya merusak lingkungan secara lokal, tetapi juga mempercepat krisis iklim secara global.
Emisi karbon, perusakan ekosistem, konflik lahan, serta dampak kesehatan masyarakat adalah harga mahal yang harus dibayar demi sumber energi yang usianya sudah seharusnya berakhir.
Tema “Sumatera Menolak Punah” diangkat pada Hari Bumi adalah bentuk penegasan sikap. Ini adalah seruan untuk melawan kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan hidup, menolak sumber energi yang mengorbankan generasi masa depan, dan memperjuangkan transisi energi bersih, adil dan berkelanjutan.
Melalui rangkaian kegiatan Hari Bumi 2025 ini yang dilakukan di kota palembang, kami dari Koalisi Sumatera Menolak Punah ingin menghadirkan ruang kolaborasi, edukasi, dan mobilisasi aksi yang menempatkan Sumatera sebagai barisan terdepan dalam perlawanan terhadap krisis iklim. Sebagai koalisi transisi energi, jaringan energi berkeadilan jambi turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan khususnya di wilayah provinsi jambi, dari 167 izin usaha pertambangan batu bara, 66 diantaranya sudah habis masa izin, namun belum satupun tambang batu bara yang direklamasi, kemudian candi muaro jambi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional hari ini digerogoti oleh stockpile batu bara, di lain tempat masyarakat desa semaran kabupaten sarolagun setiap saat menghirup polusi hasil pembakran batu bara oleh PT. Permata prima elektrindo.
Jalan nasional Sepanjang jalur lintas sarolangun, muara tembesi hingga tempino rusak akibat angkutan batu bara bahakan sudah menghilangkan setidaknya 120 nyawa akibat laka lantas dengan truk batu bara. Tidak hanya itu, aliran sungai batang hari terdapat 7 kali kecelakaan tongkang batu bara menambarak tiang jembatan.
Sementara rezim Prabowo sekarang ini semakin beringas dan terkesan membabi buta mendukung proyek-proyek batubara, Hilirasi batubara dalam bentuk gas, dukungan terhadap ekploitasi nikel sebagai media pengganti minyak bumi, dan Danantara yang juga berpotensi mendukung gasifikasi batu bara serta industri-industri turunannya adalah bentuk nyata bahwa rezim ini tidak berniat untuk menjadikan Indonesia sebagai contoh baik transisi energi dunia.
Pembiayaan eksploitasi pada sumber daya alam seperti hilirisasi batubara merupakan kebijakan yang kontra produktif dengan agenda transisi energi yang sedang dilakukan negara Indonesia.
Ali Akbar ‘Konsolidator Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB), yang juga sebagai Ketua Kanopi Hijau Indonesia mengungkapkan, “Belum ada pergerakan yang signifikan dari negara untuk menjalankan agenda transisi energi. Yang muncul adalah strategi akal-akalan seperti co-firing, gasifikasi batubara dan biomas, yang semuanya bertujuan untuk melanggengkan batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik di Sumatera”.
Kemudian, Hardi Yuda selaku Direktur Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi, menambahkan, bahwa kondisi Provinsi Jambi sangat mengkhawatirkan, buruknya situasi pengelolaan hulu – hilir batu bara di provinisi jambi merupakan kejahatan lingkungan.
“Hingga saat ini dari persoalan tersebut belum terlihat adanya upaya serius pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut, hal ini terkesan dibiarkan. Ia menilai percepatan transisi energi yang adil dan berkelanjutan merupakan hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi guna memitigasi korban dan kerusakan lingkungan.
Dilanjutkan, Firman Supratman ‘Koordinator Jaringan Energi Berkeadilan Jambi, yang juga selaku Manager Program ‘Perkumpulan Hijau (PH) Jambi mengatakan, bahwa Provinsi Jambi saat ini mengalami kelebihan Pasokan listrik Sebanyak 34% dan di perkirakan bisa mencapai 52,2 % kelebihannya di tahun 2025.
“Lantas Batu bara yang di keruk dari provinsi Jambi untuk Siapa?,
Ratusan orang harus meregang nyawa akibat penggunaan Jalan umum untuk pengangkutan Batubara, bahkan banyak orang yang tidak bersalah juga harus merenggang nyawa di lobang bekas tambang yang tak kunjung di reklamasi.
Oleh karena Itu di moment hari bumi ini, firman menegaskan, bahwa industri batubara di Provinsi Jambi harus di hentikan. Pemerintah harus segera melakukan Moratorium tambang batubara di Jambi, sampai dengan selesainya tata kelola dan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi, “Jambi Mantap Tanpa Batu Bara”, Tutup Firman.
