Palembang – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sumatera Selatan (Sumsel) menyoroti kabut asap yang kini kian tebal pada Selasa (3/10/2023). Akibatnya sudah meluas bukan hanya kesehatan masyarakat yang terancam, tetapi juga mobilitas warga sangat terganggu karena begitu tebalnya kabut asap.
Menurut KHMDI dampak kabut asap ini sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Udara segar adalah hak dari warga negara. Negara berkewajiban atas kesejahteraan rakyat, tapi sampai saat ini di mana hak rakyat tidak dipenuhi. Beberapa sekolah sudah mulai ditutup, penyakit ISPA terus meningkat, dan jalanan ditutupi oleh kabut asap.
Ipga, PD KMHDI Sumsel menyatakan, “Turut berduka atas terjadinya kabut asap yang harusnya berkurang justru sekarang semakin tebal.”
Menurut KHMDI kualitas udara di Kota Palembang, Ibukota Provinsi Sumsel saat ini mencapai level hingga di atas 250 mikrogram/m3. Sesuai kategori Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), jika kualitas udara berapa pada level 0-50 mikrogram/m3 dalam kondisi baik, sedangkan pada level 50-150 sedang, 150-250 tidak sehat, 250-350 sangat tidak sehat, dan pada level lebih dari 350 mikrogram/m3 berbahaya.
“Menurut kami, Pemkot Kota Palembang dan Pemprov Sumsel di sini lebih berperan penting dalam menanggulangi ataupun mencari solusi, berbicara sebab ya ditindak tegas pelakunya. Pemerintah harus mencari ke akar akarnya dan memaksimalkan fasilitas negara untuk menyikapi karhutla ini. Kabut asap ini bukan baru kali ini terjadi, rasanya hampir setiap tahunnya selalu menjadi isu yang memang harus diperhatikan,” ujar Ipga.
Oleh karena itu, tindakan konkret dan tegas diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan ini. Maka itu, PD KMHDI Sumsel menganggap Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel gagal gagal menanggulangi kabut asap yang terjadi.
“Kami KMHDI juga bersikap dengan aksi yang nyata, kami akan turun aksi kejalan untuk membagikan masker gratis untuk masyarakat dan mensosialisasikan edukasi kesehatan di situasi kabut asap yang telah menyiksa kami,” tegas Ipga.
RPS
