Sumatera Selatan – Koalisi Kawali Sumsel menggelar aksi damai di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) pada Senin (9/10/2023). Dalam aksi ini, Ketua Kawali Sumsel Chandra Anugerah menyebut Koalisi Kawali Sumsel menagih janji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Kapolda dan Pangdam yang tidak bisa menangani Karhutla.
Diluar itu tuntutan itu, Kawali Sumsel juga menuntut audit dan evaluasi terhadap dana penanganan Karhutla Sumsel yang telah mengucur sejak beberapa tahun ke belakang namun terkesan sia-sia. Sebab, kejadian luar biasa (KLB) karhutla di Sumsel masih terjadi dari tahun ke tahun dan menyebabkan dampak signifikan bagi kerusakan lingkungan dan sosial masyarakat Sumsel.
“Serangkaian penanganan Karhutla yang terjadi sejak beberapa tahun ke belakang sia-sia. Terbukti praktik pelanggaran terhadap hak masyarakat Sumsel masih terus terjadi disini,” tegas Chandra.
Chandra dan Kawali Sumsel menilai lemahnya kepemimpinan Gubernur Sumsel Herman Deru lalu dinilai tidak peduli terhadap dampak terhadap lingkungan dan masyarakat Sunsel. Oleh sebab itu di kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni, dia meminta penanganan lebih konkrit dan maksimal dilakukan.
Sampai sekarang, Kawali Sumsel mencatat terdapat titik hotspot terparah sekitar 2.514 berada di kawasan gambut dan 2.733 berada di lahan konsesi perkebunan kelapa sawit. Sehingga penegakkan hukum terhadap korporasi dinilai harus menjadi prioritas Aparat Penegak Hukum (APH).
Kawali Sumsek juga meminta kepada Presiden untuk mengevaluasi kinerja semua institusi yang terkait dengan karhutla yaitu KLHK, PNPB, BRG, dan TRGD. Termasuk konsultan yang dibiayai oleh asing.
Massa aksi diterima oleh Kasubag Aspirasi dan Pelayanan Masyarakat DPRD Sumsel Selviana Riana. Ia mengatakan pihaknya menerima, menampung, dan meneruskan aspirasi Kawali Sumsel ini ke Komisi DPRD Sumsel yang membidangi dan Ketua DPRD Sumsel untuk mendapatkan tindak lanjut.
”Langkah yang akan diambil kami akan buat kesimpulannya dulu. Akan saya laporkan ke pimpinan dalam hal ini Ketua DPRD Sumsel Hj. RA Anita Noeringhati. Akan kami sampaikan juga ke Komisi yang membidangi,” jelas Selviana.
Mengakhiri aksi, massa Kawali Sumsel menuju simpang lima DPRD Sumsel untuk membagikan masker ke pengguna jalan.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel yang membidangi kehutanan, pertanian, perkebunan, dan terkait soal karhutla, Asgianto, S.T., yang dihubungi via telepon dan chat aplikasi WhatsApp sehubungan dengan aksi damai Kawali Sumsel kemarin, sampai dengan berita ini selesai ditulis belum juga menjawab.
Tindakan Pemprov Sumsel
Seperti yang dikutip dari Kompas.com, untuk menanggulangi Karhutla di Sumsel, Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Agus Fatoni telah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Karhutla yang digelar di Auditorium Graha Graha Sumsel Jakarta, Minggu (8/10/2023).
Agus Fatoni juga menyampaikan melalui siaran persnya menyampaikan beberapa langkah sebagai upaya karhutla di wilayahnya.
Pertama, ia mendukung tiga upaya penanggulangan karhutla yang telah diterapkan Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel, yakni mitigasi, investigasi, dan rehabilitasi.
Kedua, Fatoni meminta anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mengirimkan data jumlah embung yang ada.
Ketiga, Agus Fatoni juga memastikan Panglima Kodam (Pangdam) II/Sriwijaya segera menerjunkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang berjumlah 350 personel mulai 11 Oktober 2023 sebagai upaya penanggulangan karhutla.
Sementara itu Kapolda Sumsel, Irjen Pol A. Rachmad Wibowo S.I.K., seperti yang dikutip dari laman resmi Humas Polri, ikut dalam rakor tersebut dan memberikan informasi mengenai operasi kewilayahan yang diberi nama “Operasi Stop Karhutla Musi 2023”. Selain itu, beliau menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan penegakan hukum melalui Gakkumdu (Gabungan Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bersama Polri.
Profil Koalisi Kawali Indonesia
Dari penelusuran kabarindonesia.co terhadap situs milik Koalisi Kawali Indonesia kawali.or.id didapat jika Koalisi Kawali Indonesia adalah adalah sebuah gerakan lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat terbuka dan independen.
Kawali bertujuan untuk memperjuangkan terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat. Kawali berperan memperjuangkan lingkungan hidup dan hak asasi manusia, sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi.
RPS
