Pesisir Barat – Fraksi PDI Perjuangan Pesisir Barat menolak Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan sebagai APBD Perubahan.
Dalam kesempatan ini juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Mad Muhizar, S.E., menyampaikan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD Pesisir Barat pada Selasa (19/09/2023).
“Fraksi PDI Perjuangan menolak dan tidak menyetujui Nota Keuangan Atas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023 untuk ditetapkan sebagai APBDP Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2023,” ucap Mad Muhizar.
Dijelaskannya, pihaknya tidak menyetujui disebabkan prosedur pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Pesisir Barat tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Mad Muhizar juga, meminta agar sikap yang diambil oleh Fraksi PDI Perjuangan itu dihormati sebagai bentuk kritik yang konstruktif.
Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan meminta proses pembahasan dan penyusunan APBDP dijadwalkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang disepakati dan dipahami.
Terkait hal tersebut, pihaknya meminta pimpinan DPRD Pesisir Barat dapat mengkaji dan membahasnya di Badan Musyawarah (Bamus).
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Mad Muhizar juga menyampaikan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti proses lelang jabatan Sekkab yang telah digelar oleh Pemkab Pesisir Barat.
Dalam pernyataannya, Mad Muhizar menyampaikan, sepanjang tahun 2022 proses lelang Sekdakab definitif tidak pernah dilakukan dan baru dilaksanakan pada tahun 2023. Hal ini dilakukan dikarenakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekdakab sebelumnya telah memasuki usia pensiun.
Di tengah proses lelang Sekdakab Pesibar tersebut, Bupati Pesibar, Agus Istiqlal, menunjuk pelaksana tugas Sekdakab. Baru setelah itu, panitia seleksi Sekdakab menetapkan tiga orang yang memperoleh nilai tertinggi, Gunawan, Teddy Jatmiko, dan Hendri Dunan.
“Namun sampai detik ini belum ada kejelasan dari Bupati Pesibar mengapa Sekdakab definitif tidak di lantik? Ini jadi pertanyaan besar buat kami (Fraksi PDI Perjuangan),” tegas Mad Muhizar.
Joni Irawan