Pesisir Barat, Kabarindonesia.co
Bupati Pesisir Barat (Pesibar) diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zukri Amin menghadiri kegiatan forum konsultasi publik tahun 2024 untuk penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pesibar Tahun 2025, di Aula Sunset Beach Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (7/2/2024).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Syaifullah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Barat (Lambar) Nasrullah Arsyad, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesibar, dan camat se-Pesibar.
Dalam sambutannya Asisten II Zukri Amin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan RKPD Pesibar Tahun 2025, dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dimulai satu tahun sebelum dilaksanakan.
“RKPD Tahun 2025 adalah tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, diharapkan pada tahun mendatang merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dalam upaya pencapaian visi terwujudnya Pesibar yang amanah, maju, dan sejahtera,” tutur Zukri Amin.
Menurut Zukri Amin, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017, di mana proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan sehingga dapat tercipta sinkronisasi antara dokumen rancangan awal RKPD dengan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) terkait dengan sinergitas antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta menjamin terpenuhinya pembangunan di masyarakat yang tepat sasaran.
“Oleh karena itu dalam kegiatan kali ini BPS Lambar akan memaparkan rancangan awal RKPD Tahun 2025 serta tinjauan ekonomi makro Pesibar Tahun 2025,” jelas Zukri Amin.
Lebih jelas Zukri Amin menerangkan beberapa poin yang harus menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan Pesibar Tahun 2025 terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan oleh perangkat daerah yaitu, pencapaian visi dan misi RPJMD, pencapaian indikator kinerja Rencana Strategi (Renstra), pemenuhan belanja standar pelayanan minimal, dan pemenuhan mandatory spending dalam upaya sinergitas pencapaian program prioritas nasional dan provinsi.
“Untuk itu dalam kegiatani ini diharapkan menjadi forum diskuksi antar pemangku kepentingan untuk memperkaya dan menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2025,” pungkas Zukri Amin.
Joni Irawan
