Palembang – Ratusan massa yang tergabung dalam Aktivis Sumsel Bersatu (ASB) menggelar aksi demo di kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), meminta Pj. Gubernur Sumsel ganti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (KasatPol PP) Provinsi Sumsel pada Senin (16/10/23).
Aksi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari insiden buntut kisruh antara Kasatpol PP Sumsel dengan aktivis Sriwijaya Corruption Watch (SCW) pada aksi demo pada 12 Oktober 2023 lalu.
Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Pj. Gubernur Sumsel untuk segera memecat dan mengganti Kasat Pol PP Provinsi Sumsel karena di nilai arogansi dan diduga telah melanggar
hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat dimuka umum.
M. Sanusi selaku Direktur SCW dalam orasinya menyampai kronologi insiden buruk pada saat aksi unjuk rasa tanggal 12 Oktober 2023 awalnya bisa berjalan kondusif dan lancar, bahkan sempat membakar ban bekas dan telah dipadamkan oleh pihak kepolisian dan ban tersebut telah diamankan.
“Namun seketika itu pihak Satpol PP Sumsel melakukan pencabutan alat pemadam (Apar) ke arah aksi massa dan inilah awal mula yang menjadi kericuhan antara aksi massa dan Satpl PP Sumsel. Situasi menjadi ricuh dan tidak terkendali. Bahkan dari kami harus mendapatkan perawatan medis. Bahkan ada yang kami yang hingga kini masih di rawat di rumah sakit (RS),” ungkap Sanusi.
Sanusi melanjutkan, hal tersebut terjadi akibat tindakan refresif dan brutal serta kearoganan dari Kasatpol PP Provinsi Sumsel. Atas peristiwa tersebut, dirinya menegaskan bahwa pihaknya tidak melaporkan insiden itu ke pihak kepolisian.
“Saya tegaskan dan ingatkan bahwa saya tidak melaporkan hal tersebut, justru Anda (Kasatpol PP) melaporkan ke pihak kepolisian dengan delik aduan pasal 212 KUHPidana. Tapi harus diingat akibat insiden tersebut, oknum yang melakukan dugaan kekerasan juga bakal dijerat Pasal 360 KUHPidana,” tegas M. Sanusi.
Selain itu, Sanusi juga menyebutkan bahwa jika pernyataan di media bahwa Kasatpol PP Sumsel tidak berada di lokasi ketika kericuhan tersebut adalah tidak benar dan telah merupakan pembohongan publik dan hanya ingin menggiring opini saja.
“Pada saat kisruh itu, Kasatpol PP Sumsel, AS ada di lokasi, justru dia yang memprovokasi penyebab kericuhan pada aksi demontrasi pada 12 Oktober 2023 lalu. Jadi pernyataan Kasat Pol PP di media adalah Pembohongan publik,” ujar Sanusi.
Bukan hanya itu, pernyataan Kasatpol PP Sumsel terkait tuduhan adanya pendemo melaporkan persoalan kericuhan tersebut ke Polda Sumsel, secara tegas Sanusi membatah hal itu.
“Karena kami Aktivis SCW dan mahasiswa tidak pernah melakukan pelaporan di Polda Sumsel sampai hari ini. Jadi apa yang dituduhkan Kasatpol PP Sumsel di media juga tidak benar alias berbanding terbalik dengan fakta,” tegas Sanusi.
Sementara itu, Sukma Hidayat salah satu orator dalam orasinya mendesak Pj. Gubernur Provinsi Sumsel untuk segera memecat Kasatpol PP Provinsi Sumsel.
“Karena Kasatpol PP Sumsel dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan telah melanggar hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” terang Sukma.
Hal yang serupa di sampaikan Rubi Indiarta dalam orasinya juga mendesak Pj. Gubernur Sumsel untuk memecat Kasatpol PP Sumsel.
“Karena yang diduga telah melakukan arogansi, provokasi, kebrutalan, dan dan penggiringan opini yang tidak benar serta pembohongan publik dalam peristiwa insiden buruk pada tanggal 12 Oktober 2023,” kata Rubi.
Hal yang sama juga di utarakan seperti Rahmat Sandi, Fadrianto, Des Lefri, dan sejumlah aktivis lainnya. Mereka yang mendesak Pj. Gubernur Provinsi Sumsel untuk segera memecat dan menganti Kasatpol PP Provinsi Sumsel.
“Kami mendesak Pj. Gubernur Sumsel untuk membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kemendagri agar segera memecat Kasatpol PP Sumsel,” tegas mereka dalam orasinya.
Sementara itu, Asisten III Bidang Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel Kurniawan saat menemui para pendemo menyampaikan petisi ini telah diterima dan akan di sampaikan ke Pj. Gubernur Sumsel.
“Petisi ini akan kami sampaikan ke atas dan PJ Gubenur Sumsel akan menjadwalkan pertemuan dengan para rekan-rekan dalam waktu dekat ini,” tandasnya.
RPS
