Pali – Bupati PALI Heri Amalindo mengajak pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten PALI untuk menghadirkan inovasi di setiap desa.
“Ayo bersama, hadirkan inovasi di setiap desa,” ajak Heri Amalindo saat mengukuhkan 327 pengurus PPDI dari 65 Desa se-kabupaten PALI masa bakti 2023-2028 di Gedung Orkes Komperta Pendopo Senin (20/11/2023).
Selain mengukuhkan pengurus PPDI, dalam kesempatan itu juga dilaksanakan launching Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) se-Kabupaten PALI.
Heri Amalindo berpesan agar seluruh perangkat desa yang tergabung pada organisasi PPDI agar menjaga kekompakan dan persatuan. Menurutnya, terjaganya kekompakan antar perangkat desa serta hubungan baik dengan kepala desa merupakan kunci dalam suksesnya membangun suatu desa.
Selain itu, Heri Amalindo juga menekankan kepada seluruh perangkat desa untuk bahu membahu dalam membangun desanya, serta mendukung proses pembangunan dari program pemerintah Kabupaten PALI.
“Bahu membahu dalam memajukan desa. Jaga persatuan dan kesatuan, karena majunya kabupaten, juga dimulai dari majunya desa,” jelasnya.
Sementara Eby Sutrisna, Ketua PPDI Kabupaten PALI, menerangkan bahwa pihaknya merupakan mitra dari pemerintah desa. Dalam menjalankan tugas kerja, pihaknya siap bekerjasama untuk memajukan desa dan memajukan Kabupaten PALI.
“Mari kita bersama untuk bahu membahu, menjaga kabupaten PALI agar tetap damai Untuk mewujudkan PALI Serasi NIA,” ujarnya.
Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati PALI dan jajarannya yang terus memberikan dukungan dan bantuan kepada PPDI di Kabupaten PALI.
“Apalagi tadi, telah dilangsungkan launching NIPD bagi perangkat desa se-kabupaten PALI. Ini membuktikan komitmen pak Bupati PALI dalam mendukung program PPDI,” ujar Eby.
Rabu juga menegaskan jika PPDI siap mendukung program Heri Amalindo sebagai Bupati PALI.
Sementara itu, Agus Sumantri selaku Ketua PPDI Sumsel, mengucapkan selamat kepada pengurus PPDI Kabupaten PALI yang dikukuhkan sekaligus sudah di-launching NIPD bagi perangkat desa. Hadirnya PPDI, merupakan wujud dihargainya perangkat desa dan ditempatkan pada tempatnya.
“Kami berharap setelah dilantik, tidak ada lagi cerita pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur, karena kita diatur oleh Permendagri Nomor 67 tahun 2017,” jelasnya.
RPS
