Pesisir Barat, Kabarindonesia.co
Staf Ahli Bupati Pesisir Barat (Pesibar) Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yurni Dewi, membuka kegiatan Docus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesibar, di aula Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN), di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa (30/4/2024).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Husni Aripin dan diikuti perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diingkungan Pemkab Pesibar.
Staf Ahli Bupati Yurni Dewi dalam sambutannya mengatakan proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemkab Pesibar telah menunjukan hasil yang positif diberbagai segi kehidupan masyarakat, meskipun dalam beberapa hal masih terdapat isu-isu lingkungan yang terus-menerus menjadi perhatian untuk dapat diatasi secara optimal.
“Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada Pasal (15) disebutkan, instrumen KLHS wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program,” papar Yurni Dewi.
Yurni Dewi menjelaskan KLHS RPJMD merupakan pengkajian tentang pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.
“Pelaksanaan forum konsultasi publik adalah menjaring dan menghimpun masukan serta harapan para masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan kebijakan rencana program dalam rancangan awal/teknokratik RPJMD Pesibar yang baru,” lanjut Yurni Dewi.
Yurni Dewi berharap peserta dan pihak terkait yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut agar dapat memberikan masukan dan saran serta dukungan data-data yang diperlukan untuk penyempurnaan dalam perumusan dokumen KLHS RPJMD Pesibar.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan isu pembangunan berkelanjutan. Selain itu, hasil kesepakatan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan laporan akhir KLHS RPJMD Pesibar,” pungkas Yurni Dewi.
Joni Irawan
